IDENTIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

IDENTIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

IDENTIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Periode 18 Agustus – 14 November 1945 (Sistem Pemerintahan Presidensil)

Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah UUD 1945, tetapi belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen, karena bangsa Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya. Walaupun UUD 1945 ini telah diberlakukan, namun yang baru dapat terbentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri, dan para gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Kemudian dikeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945. kesan bahwa sistem pemerintahan Indonesia pada masa itu kurang demokratis. Maka dengan maklumat tersebut dibentuk kabinet parlementer pertama dan beralihnya pemerintahan ke sistem pemerintahan parlementer.

Periode 14 November 1945 – 27 Desember 1949 (Sistem Pemerintahan Parlementer)

Selama sistem ini berjalan, UUD 1945 tidak mengalami perubahan secara tekstual. Pada tanggal 3 November 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah tentang keinginan untuk membentuk partai-partai politik, sehingga berlakulah sistem parlementer sekaligus sistem multipartai.

Dalam periode ini terjadi berbagai peristiwa sejarah, antara lain kembalinya belanda ke indonesia maupun pemberontakan-pemberontakan di tanah air. Selain itu terjadi pula jatuh bangun kabinet yang menunjukkan pemerintahan gagal dalam berdemokrasi.

Jatuh bangunnya kabinet tersebut antaralain disebabkan oleh:

  1. Gangguan dan luar, yakni datangnya lentara Sekutu yang diboncengi Belanda uniuk merebut kemhali Indonesia.
  2. Gangguan dan dalam, yaitu

a.      Keherhasilan Belanda mcrnbentuk negara-negara boneka yang ingin merdeka (politik deivide et impera);

b.      Adanya gerakan separatis, seperti PKI Muso:

c.      Belum ada Tentara Nasional Indonesia yang kokoh, kuat, dan kompak;

d.      Beragamnya ideologi partai politik yang berakibat penerimaan terhadap UUD 1945 hanya hersifat formal, bukan material.

Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 [RIS] (Sistem Pemerintahan Parlementer Kabinet Semu atau Quasi Parlementer)

Dalam periode ini negara Indonesia menjadi negara serikat. Dan yang dipakai sebagai pegangan adalah konstitusi RIS. Dalam Konstitusi RIS juga dikenal adanya senat. Senat tersebut mewakili negara bagian. Setiap negara bagian mempunyai 2 anggota senat. Setiap anggota senat mengeluarka satu suara.

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Konstitusi RIS adalah Sistem Parlementer Kabinet Semu (Quasi Parlernenter). Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai bcrikut.
1. Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh presiden, bukan oleh
parlemen sehagaimana lazimnya.

2. Kekuasaan perdana menteri masih dicampurtangani oleh presiden. Hal itu tampak pada ketentuan hahwa presiden dan menteri-menteri
hersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang perdana menteri.

3. Pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden, bukan oleh
parlemen.

4. Pertanggungjawaban menteri, baik secara perorangan maupun hersama-sarna adalah kepada DPRnamun melalui Keputusan Pemerintah.

5. Parlemen tidak mempunyai huhungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. Lagi pula, DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya terhadap kabinet.

6. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan hahwa sistem pemerintahan yang dianut pada masa Konstitusi RIS bukan kabinet parlementer murni, karena dalam sistem parlementer murni, parlemen (legislatif) mempunyai
kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah
(eksekutif). Tetapi kenyataannya, panlemen hanya terbatas pada hal-hal
tertentu saja. Pada masa ini praktis sistem pemerintahan belum dapat
benjalan sebagaimana dikehendaki konstitusi RIS, hal ini disebabkan
periode ini hanya herlangsung delapan bulan saja.

Baca Juga :