Alhamdulillah, Pergub Pendidikan Gratis Rampung

Alhamdulillah, Pergub Pendidikan Gratis Rampung

Alhamdulillah, Pergub Pendidikan Gratis Rampung

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten memastikan penyusunan draf

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis telah rampung.

Pergub tersebut diharapkan bisa menjadi pertimbangan adanya kenaikan alokasi anggaran untuk bidang pendidikan pada APBD 2019 mendatang.

Sekretaris Dindikbud Banten, Joko Waluyo, Senin (6/8) mengatakan, proses penyusunan Pergub tentang Penyelanggaraan Pendidikan Gratis sudah mencapai 100 persen. Sebagai penyempurnaan, draf tersebut kini didesiminasikan ke Dewan Riset Daerah (DRD) dan Dewan Pendidikan Banten.

“Sedang didesiminasi, antara lain ke DRD dan Dewan Pendidikan, ini masuk tahap desiminasi.

(Penyusunan) sudah 100 persen, tapi sedang didesiminasikan, untuk mendapat masukan,” katanya.

Ia menjelaskan, program pendidikan gratis saat ini belum dilengkapi Pergub. Dia menargetkan Pergub tersebut sudah bisa diterbitkan dan aturannya sudah berlaku pada Agutus ini.

“Tetapi dalam berbagai kesempatan gubernur ngomong kan ya. Tapi ngomong kalau kita kebijakannya

sekolah gratis, jangan memungut. Belum (Pergub belum ada,red), Insya Allah secepatnya, mudah-mudahan bulan ini,” katanya.

Disinggung soal alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Daerah (BOSDA) yang belum bisa menutupi standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan di Banten, Joko mengakuinya.

“Intinya kita menutupi celah kebutuhan untuk sekolah. Semua intinya akan disediakan oleh APBD Banten, baik itu melalui anggaran dinas maupun yang disalurkan langsung melalui belanja operasional sekolah. Kita hitung sebenarnya sudah cukup,” ungkapnya.

Agar program pendidikan gratis bisa berjalan dengan baik, Dindikbud akan mengajukan usulan penambahan anggaran di bidang pendidikan pada APBD 2019.

“Insya Allah ada kenaikan lah ya. Misalnya tahun ini kita alokasikan Rp366 miliar, itu tahun depan kita alokasikan. Kalau disetujui di Perda APBD 2019 nanti Rp480 miliar. Di perubahan tidak ada penambahan,” tuturnya.

Joko menegaskan, dengan adanya penambahan tersebut maka penyelenggaraan pendidikan harus bebas dari pungutan, termasuk yang dilakukan oleh Komite Sekolah.

“Tetap tidak boleh, tapi partisipasi masyarakat yang sifatnya tidak mengikat dan wajib masih dibuka ruang,” ujarnya

 

Sumber :

https://livefreelancer.net/definisi-epidemologi-tujuan-dan-manfaatnya/